Uni kebudayaan dan bahasa dari setiap negara anggota

            Uni
Eropa terbentuk melalui satuan proses yang cukup panjang. Uni Eropa ini hadir
sebagai aliansi supranasional dari negara – negara yang berdaulat. Hadirnya
gagasan untuk mendirikan Uni Eropa ini diprakarsai dengan adanya pemikiran
untuk menghentikan peperangan setelah terjadinya Perang Dunia II. Pada 25 Maret
1957, terdapat enam negara yang berperan penuh dalam rangka berdirinya Uni
Eropa meliputi Belgia, Italia, Luxemburg, Prancis, Belanda, dan Jerman.1 Pun
terdapat 13 founding fathers yang
memberikan peranan besar dalam terbentuknya Uni Eropa meliputi Konrad Adenauer,
Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Walter
Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, dan Altiero
Spinelli.2 Orang
– orang tersebut telah memprakarsai berdirinya Uni Eropa dengan cita – cita yang
seragam yakni untuk membentuk Eropa yang penuh dengan perdamaian, makmur, dan
mampu bersatu seutuhnya.

Dalam perjalanannya,
Uni Eropa menjunjung tinggi slogan united
in diversity ?menggambarkan komitmen para negara anggota Uni Eropa terhadap
perdamaian dan kemakmuran dengan adanya perbedaan kebudayaan dan bahasa dari
setiap negara anggota yang tergabung. Sejalan dengan itu, terdapat sebanyak 24
bahasa resmi yang diakui dalam Uni Eropa. Tidak hanya itu saja, Uni Eropa pun kerapkali
dijadikan sebagai pionir berkaitan dengan integrasi regional yang dijalankan. Hal
ini didukung dengan adanya target dan nilai yang dijunjung oleh Uni Eropa itu sendiri.
Kedua aspek tersebut telah tercantum di dalam Perjanjian Lisbon. Dalam
perjalanannya Uni Eropa ini mempunyai beberapa target yang hendak dicapai meliputi:
(a) mendorong perdamaian dalam masyarakat; (b) Menjunjung tinggi kebebasan,
keamanan, serta keadilan; (c) melakukan pembangunan yang berkelanjutan; (d)
meningkatkan solidaritas antar negara anggota dalam segala aspek kehidupan; (e)
memberantas segala bentuk diskriminasi; (f) mendukung adanya kemajuan
teknologi; (g) menghormati perbedaan kebudayaan dan bahasa yang beragam; (h)
mendirikan serikat perekonimian dengan mata uang euro.3
Kemudian, terdapat nilai – nilai yang senantiasa dijunjung oleh Uni Eropa yakni
human rights, human dignity, freedom,
democracy, equality, dan rule of law.4
Nilai – nilai tersebut tentunya memiliki makna yang mendalam bagi kemakmuran
masyarakat secara luas.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Uni Eropa dapat
dikatakan sebagai sebuah organisasi yang memegang peranan besar dalam
perkembangan dunia internasional. Dalam ranah perdagangan global misalnya, Uni
Eropa berada pada posisi yang utama perihal berjalannya perdagangan global yang
ada. Dengan menjalankan mekanisme single –
market bersama dengan 28 negara yang tergabung, menjadikan Uni Eropa
mempunyai kekuatan perdagangan dunia yang sangat besar. Dalam single – market ini Uni Eropa menjunjung
tinggi empat kebebasan yang fundamental meliputi; (a) free movement of persons; (b)
free movement of goods; (c) free
movement of services; (d) free
movement of capital.5
Sejalan dengan empat hal tersebut, Uni Eropa pun telah terintegrasi ke dalam
pasar global. Tidak hanya dalam ranah perdagangan global saja, namun Uni Eropa memiliki
kekuasaan yang besar pada ranah lainnya dalam skala internasional. Teknologi,
transportasi, energi, dan lingkungan menjadi ranah di mana Uni Eropa mempunyai
kekuatan yang besar.

Penetapan Uni Eropa
sebagai model dari integrasi regional yang acapkali dikatakan paling maju,
akhir – akhir ini mengalami berbagai krisis yang berkaitan langsung dengan
permasalahan integrasi yang ada. Hal ini tentunya menyebabkan adanya keraguan
yang cukup tinggi terhadap kualitas integrasi yang dimiliki oleh Uni Eropa itu
sendiri. Keraguan ini mencuat sejalan dengan adanya beragam permasalahan yang meliputi:
(a) adanya upaya dari negara – negara anggota untuk memisahkan diri dari kesatuan
Uni Eropa maupun negara anggota Uni Eropa yakni kasus Brexit dan Referendum Catalonia; (b) Arus migran dan para
pengungsi; (c) ancaman terorisme yang semakin meningkat; (d) krisis utang yang
dialami Yunani dan munculnya kekhawatiran akan zona euro.6 Hal
– hal tersebut telah menjadi tantangan dan rintangan yang baru – baru ini
dihadapi oleh Uni Eropa.

Permasalahan yang cukup
mengguncangkan dunia internasional ialah perihal Britain Exit atau lebih dikenal dengan sebutan brexit. Peristiwa ini mulai mencuat sejak tanggal 23 Juni 2016. Britania
Raya mengikrarkan untuk melepaskan diri dari Uni Eropa setelah tergabung selama
43 tahun lamanya dalam naungan Uni Eropa.7 Pada
saat dilakukan referendum, terdapat dua pilihan yang dihadapkan pada para
pemilih yakni Britania Raya tetap tergabung dalam Uni Eropa atau memisahkan
diri dari Uni Eropa. Sejalan dengan itu, keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa
ini tidaklah hanya menjadi keputusan sepihak dari jajaran kerajaan Britania
Raya saja. Namun, putusan ini diambil sebagai persetujuan atas hasil yang
diperoleh dalam referendum dengan hasil yang didapat meliputi 52 persen
menyumbangkan suaranya untuk melepaskan diri dari Uni Eropa dan 48 persen suara
lebih memilih untuk tetap bergabung dalam naungan Uni Eropa.8

Tentunya, munculnya
keputusan dari Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa ini tidaklah
dilakukan tanpa alasan yang jelas. Sejalan dengan itu, terdapat empat alasan
krusial yang agaknya mendorong Britania Raya untuk melepaskan diri dari naungan
Uni Eropa ini. Keempat alasan tersebut meliputi:

a)      Uni
Eropa memiliki struktur yang bersifat semi – demokratis. Hal ini tentunya menyebabkan
segala jenis pemilihan maupun proses pembuatan kebijakan Uni Eropa kerapkali
tidak merepresentasikan permasalahan dalam cakupan luas anggotanya. Dengan
begitu, suara dan aspirasi dari anggotanya acapkali tidak terlalu digubris. Hal
ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip awal dalam pendirian Uni Eropa itu
sendiri. Sejalan dengan itu, banyak negara – negara anggota yang merasa bahwa
keanggotaannya tersebut tidaklah memberi makna terhadap berjalannya segala
jenis keputusan yang diambil oleh Uni Eropa.

b)      Uni
Eropa memiliki struktur politik yang acapkali mengarah pada suatu sistem yang otoriter
maupun otokratis. Walaupun begitu, Uni Eropa pun tetap mengusung paham
demokrasi sebagai suatu pilihan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.
Dengan itu, dapat terlihat adanya ketidakstabilan dalam struktur politik Uni
Eropa yang otoriter namun di sisi lain mengagung – agungkan demokrasi. Dengan jelas
hal ini menunjukan adanya ketidakjelasan dalam struktur politik yang dijalankan
oleh Uni Eropa. Tentunya, struktur politik ini mempunyai peranan yang cukup
besar dalam kesatuan Uni Eropa itu sendiri. Jika struktur politiknya saja
kerapkali memberikan kebingungan terhadap para anggota yang tergabung maka
bagaimana para anggota tersebut mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam
memajukan Uni Eropa itu sendiri.

c)      Hadirnya
sistem yang otoriter yang berlebihan ini acapkali menjadi permasalahan yang
cukup vital. Otoritas yang berlebihan dianggap akan menciptakan suatu keresahan
di dalam sistem masyarakat. Keresahan ini pun ditakutkan akan mampu memicu
konflik dan kekacauan. Keresahan yang diberikan oleh sistem Uni Eropa tersebut
tidaklah sejalan dengan konsep mengenai perdamaian dan kemakmuran yang
seharusnya selalu dijunjung di dalam Uni Eropa itu sendiri. Tentunya sistem ini
mampu memberikan keragu – raguan baik dari negara anggota maupun negara yang
bukan anggota terhadap integritas dari Uni Eropa itu sendiri. Tidak hanya itu
saja, jika sistem yang seperti ini dibiarkan begitu saja, agaknya akan mencuat
negara – negara anggota lainnya yang mengikuti jejak dari Britania Raya untuk
keluar dari naungan Uni Eropa.

d)     Struktur
dari Uni Eropa dirasa sangat ambigu. Hal ini didorong oleh adanya kenyataan
bahwa dalam praktiknya Uni Eropa bersifat otoriter. Namun, di sisi lain mereka
pun kerapkali mengupayakan hadirnya demokrasi. Pemilihan umum untuk memilih
satuan legislatif yang terjadi dalam Uni Eropa pun seringkali diwarnai dengan
ketidakhadiran suara yang cukup tinggi. Selain itu, adanya latar belakang
kepentingan yang beraneka ragam dari setiap negara yang tergabung dalam Uni
Eropa mempersulit Uni Eropa itu sendiri dalam proses pembuatan kebijakan atau
pengambilan keputusan, sehingga terdapat kesulitan yang cukup besar untuk
menggapai kata kerjasama. Hal ini tentunya merupakan kelemahan dari struktur
yang dijalankan oleh Uni Eropa.  

Keputusan
Britania Raya untuk melepaskan diri dari Uni Eropa berdampak pada integrasi Uni
Eropa secara luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa brexit ini mempengaruhi hubungan antara Inggris dengan negara –
negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Keluarnya Britania Raya ini telah
menunjukan adanya permasalah disintegrasi dalam kesatuan Uni Eropa. Terdapat
beberapa aspek yang mendapatkan pengaruh dari brexit ini. Aspek yang dimaksud yakni ekonomi meliputi hubungan
perdagangan antara Inggris dengan negara – negara di Uni Eropa, investasi luar
negeri, kebijakan industri, kebijakan perdagangan, sampai pada urusan
finansial. Dalam dampak ekonomi ini, secara langsung Britania Raya akan
kehilangan akses terhadap single – market
yang ada dalam Uni Eropa. Terdapat pula sektor – sektor kunci yang mendapat
pengaruh langsung dari terjadinya brexit ini yakni financial services, insurance sectors, migration, dan economy.9

Kemudian,
hubungan yang seperti apa yang harus dilakukan antara Britania Raya dengan Uni
Eropa pada masa mendatang. Tentunya dalam hubungan perekonomian, Britania Raya
dan Uni Eropa akan tetap berinteraksi di bawah peraturan – peraturan yang telah
tercantum dalam World Trade Organization atau
kerapkali disebut WTO. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi di masa mendatang
berkaitan dengan brexit ini sangatlah
tergantung pada empat faktor utama. Keempat faktor ini meliputi: (a) Adanya
reformasi yang dilakukan oleh Uni Eropa; (b) Hasil dari TTIP maupun berbagai
perundingan dan perjanjian perdagangan yang ada; (c) Sejauh mana Britania Raya
hendak melakukan perubahan terhadap sistem perdagangannya menjadi perdagangan
bebas yang deregulasi; (d) Hubungan yang seperti apa yang akan dijalankan
Britania Raya berkaitan dengan single –
market yang dimiliki oleh Uni Eropa.10

Setelah
terjadinya brexit ini, kemungkinan Britania Raya untuk kembali bergabung pada
Uni Eropa dirasa sangat kecil. Hal ini diperkuat dengan adanya permasalahan –
permasalah di dalam struktur politik Uni Eropa itu sendiri. Dengan adanya
permasalahan tersebut, mendorong Britania Raya untuk tidak kembali bergabung ke
dalam Uni Eropa dirasa semakin kuat. Terlebih lagi dengan adanya kenyataan
bahwa Britania Raya memiliki kekuasaan yang lebih besar setelah melepaskan diri
dari Uni Eropa. Tentunya hal ini semakin membuat keinginan Britania Raya untuk
kembali dalam naungan Uni Eropa semakin nihil.

Permasalahan
perihal integrasi di dalam negara – negara anggota Uni Eropa kemudian kembali
mencuat. Setelah Britania Raya, muncul Catalonia yang mengemukakan keinginannya
untuk merdeka dari negara Spanyol. Catalonia merupakan sebuah wilayah di bagian
timur laut Spanyol yang memiliki penduduk sebanyak 7,5 juta orang. Penduduk
yang berada di Catalonia ini menyumbang sekitar 15 persen dari populasi Spanyol
dan sekitar 20 persen dari output perekonomiannya.
Sebanyak 1,6 juta orang berdomisili di Barcelona yang menjadi ibukota dari
Catalonia. Barcelona ini telah dikenal sebagai tujuan utama dalam dunia pariwisata.

Pada
tanggal 1 Oktober 2017, Catalonia mengadakan referendum kemerdekaan.11 Hal
ini didukung oleh sejarah, kebudayaan, bahasa, politik, maupun perekonomian
Catalonia yang cukup berbeda dan menonjol. Pada awal mula direferensikan
sekitar abad ke-12, wilayah Catalonia ini telah ada kurang lebih selama 250
tahun sebelum kemudian bergabung dengan Spanyol selama proses pembentukan
negara terkait pada abad 16. Sejalan dengan itu, identitas dari Catalonia ini
memainkan peranan yang cukup besar dalam kaitannya dengan kemerdakaan. Keinginan
untuk merdeka memang telah lama disuarakan oleh pihak Catalunia. Namun,
keinginan tersebut kerapkali ditolak oleh pemerintahan Spanyol.

Penolakan
secara terus menerus mengenai kehendak Catalonia untuk mengobarkan
kemerdekaannya membuahkan hasil yang kuat. Terdapat sekitar 90 persen suara
yang memilih untuk melepaskan diri dari pemerintahan Spanyol.12 Akan
tetapi, keputusan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Spanyol dan deklarasi
kemerdekaan Catalonia tersebut agaknya dinyatakan tidak legal oleh Mahkamah
Konstitusi di Spanyol.

Tanggapan
perihal referendum Catalonia ini, tidak hanya muncul dari dalam negara Spanyol
saja. Namun, terdapat pula berbagai tanggapan yang beragam dari pihak – pihak
luar. Salah satunya ialah Uni Eropa yang notabenenya
sebagai salah satu organisasi supranasional. Berkaitan dengan referendum
ini, Uni Eropa lebih memilih untuk bungkam dan tidak menanggapi permasalahan
tersebut secara formal. Walaupun begitu, hadir kekhawatiran yang cukup besar
terhadap kemungkinan terjadinya referendum ini. Agaknya, munculnya efek domino
menjadi salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan Uni Eropa. Wilayah – wilayah
lain yang tergabung dalam Uni Eropa seperti Basque, Skotlandia, Belgia, Jerman,
maupun Italia dikhawatirkan akan turut mengikuti jejak referendum yang
dilakukan oleh Catalonia. Dengan begitu, kekhawatiran akan terjadinya efek
domino ini menjadi salah satu perhatian yang khusus dari pihak Uni Eropa.

Sejalan
dengan hadirnya kekhawatiran tersebut, Uni Eropa memutuskan untuk tidak
mengakui deklarasi kemerdekaan dari Catalonia. Pihak Uni Eropa menyebutkan
bahwa perdebatan perihal kemerdekaan Catalonia ini merupakan krisis politik
yang sangat butuk dalam kurun waktu beberapa decade terkahir. Pun, hal ini
menunjukan bahwa Uni Eropa tidak mendukung keputusan Catalonia untuk memisahkan
diri dari pemerintahan Spanyol.

Penolakan
Uni Eropa untuk ikut mendukung keputusan Catalonia ini tidak hanya ucapan
belaka. Namun, berbagai desakan untuk tidak mendeklarasikan kemerdekaan
Catalonia kian dilaksanakan. Para pemimpin yang berkuasa di Catalonia acapkali
didesak untuk tidak melaksanakan kemerdekaan yang telah dicanangkan sejak lama.
Pun, beragam pertemuan terus dilakukan oleh pihak Uni Eropa dalam rangka
menggagalkan usaha Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol. Desakan yang
diberikan tidak hanya diperutuk bagi pihak – pihak yang berwenang di Catalonia.
Akan tetapi, desakan pun diberikan terhadap pihak – pihak yang berwenang dalam
pemerintahan Spanyol agar turut mencari solusi terbaik agar mampu mencegah
Catalonia untuk memisahkan diri. Agaknya, perdana menteri Spanyol yang bernama
Mariano Rajoy pun sedang mempertimbangkan untuk memakai hak konstitusionalnya
dalam rangka mencabut status otonomi yang dimiliki oleh pihak Catalonia untuk
melakukan pembubaran terhadap parlemen Catalonia apabila wilayah tersebut kian
meminta untuk melepaskan diri dari pemerintahan Spanyol. Sejalan dengan
dilakukannya berbagai upaya pencegahan baik dari pihak Spanyol sendiri maupun
pihak – pihak lainnya seperti Uni Eropa, pencegahan terhadap kiat merdeka dari
Catalonia mampu terlaksana apabila dilakukan upaya diplomasi yang baik.

Mengingat
penolakan yang diberikan oleh pihak Uni Eropa terhadap niat Catalonia untuk
merdeka, agaknya memberikan kejelasan bahwa walaupun Catalonia dinyatakan
merdeka, mereka tidak akan mampu berintegrasi dengan Uni Eropa. Hal ini
diperkuat dengan adanya pernyataan dari pemimpin Uni Eropa bahwa mereka hanya
akan melakukan interaksi dengan Spanyol saja dan tidak dengan Catalonia. Kenyataan
ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Catalonia apabila meneruskan
keinginannya untuk memerdekaan diri. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan
hidup Catalonia itu sendiri ketika telah memutuskan melepaskan diri dari negara
Spanyol maka dibutuhkan adanya interaksi dengan negara – negara lain dalam
rangka menyokong pertumbuhan dari negara itu sendiri. Jikalau Uni Eropa yang telah
menjadi organisasi supranasional pun tidak akan mengakui keberadaan Catalonia
maka hal ini akan memberikan catatan buruk bagi perkembangan negara tersebut.

Permasalahan
yang dialami oleh Uni Eropa selanjutnya ialah perihal arus migran dan juga para
pengungsi yang terus berlanjut. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini,
Eropa telah mengalami arus migran dan krisis para pengungsi yang berasal dari
Suriah, Irak, Afghanistan, dan negara – negara lainnya.13 Berbagai
cara telah dilakukan oleh Uni Eropa dalam rangka mengelola krisis ini, namun
nyatanya belum juga berhasil. Hal ini menimbulkan berbagai kritik yang
ditujukan pada Uni Eropa. Disebutkan bahwa Uni Eropa tidak memiliki kebijakan
migrasi dan suaka yang efektif. Krisis ini pun kemudian menyebabkan perpecahan
yang cukup besar di dalam Uni Eropa itu sendiri.

Negara
– negara anggota Uni Eropa yang menjadi tujuan utama para pengungsi menyebutkan
bahwa krisis ini menunjukan solidaritas negara – negara di Uni Eropa sangatlah
rendah. Krisis ini telah menjadi isu yang sangat sensitif karena berkaitan
dengan kedaulatan negara dan integritas teritorial secara luas. Kemudian, Uni
Eropa menjalankan kesepakatan dengan Turki berkaitan dengan arus migran dan
krisis para pengungsi ini. Tidak hanya itu saja, namun perlindungan terhadap
perbatasan keamanan blok luar kawasan pun dilakukan dalam rangka menjaga arus
pengungsi dan mengurangi kemungkinan munculnya para pelaku terorisme. Kontrol terhadap
tekanan migrasi ini kemudian dilakukan oleh beberapa negara seperti Jerman,
Denmark, Swedia, dan Austria dalam rangka menjaga arus para pengungsi yang
memasuki wilayah perbatasan mereka. Permasalahan yang berkaitan dengan arus
migran dan krisis pengungsi ini telah menunjukan bagaimana kemampuan negara –
negara yang ada di Eropa dalam rangka melakukan integrasi para kaum – kaum minoritas
terhadap kebudayaan dan masyarakat Eropa secara luas. Pun adapula kekhawatiran
akan terjadinya ketegangan sosial diantara para pengungsi dengan para penduduk
lokal.

Selanjutnya,
permasalahan yang berkaitan dengan terorisme menjadi isu yang dihadapi oleh Uni
Eropa akhir – akhir ini. Pemerintahan Eropa dan Uni Eropa telah dihadapkan oleh
adanya peningkatan dalam jumlah peristiwa terorisme yang diladangi oleh
organisasi teroris Islamic State maupun
ISIS. Tercatat bahwa berbagai tindak
terorisme yang menimpa negara – negara di Eropa ini kerapkali memiliki hubungan
dengan para organisasi terorisme di atas. Contohnya ialah peristiwa penyerangan
yang terjadi di Nice, Prancis pada bulan Juli 2016 ketika dilaksanakan perayaan
Bastille Day. Pihak ISIS telah
mengklaim pemberontakan tersebut merupakan campur tangan mereka. Peristiwa
tersebut tentunya bukan menjadi satu – satunya peristiwa terorisme yang
terjadi. Berbagai jenis peristiwa terorisme dengan motif yang beragam pun
semakin meningkat di kawasan Eropa. Tentunya Uni Eropa pun sangatlah khawatir
terhadap para pelaku tindak terorisme yang berpotensi menjadi seorang lone wolf?tindakan terorisme yang
dilakukan seorang diri.14 Walaupun
pemerintah Eropa dan Uni Eropa telah mengoperasikan berbagai macam alat untuk
memerangi beragam tindakan terorisme dan kekerasan ekstrimis, namun peristiwa
terorisme masih kerap terjadi pada kawasan Eropa. Beberapa pemimpin Uni Eropa
menyebutkan bahwa mereka harus sangat waspada terhadap para pengungsi yang
memiliki kemungkinan melakukan tindakan terorisme. Dengan adanya kemungkinan
tersebut, permasalahan perihal arus migrasi dan krisis pengungsi ini sangat
berkaitan erat dengan kasus terorisme. Hal ini disebabkan oleh adannya
kemungkinan para pelaku terorisme pun menggunakan jalur yang sama dengan jalur
yang digunakan oleh para pengungsi untuk memasuki wilayah negara – negara di
Eropa. Dalam upaya perlawanan terhadap kasus terorisme ini, Uni Eropa melakukan
pembagian informasi antara otoritas nasional dan otoritasnya dan memperkuat
kontrol terhadap perbatasan eksternal yang ada.

Kemudian,
permasalahan yang baru – baru ini dihadapi oleh Uni Eropa ialah perihal krisis
utang yang dialami oleh Yunani dan munculnya kekhawatiran mengenai zona euro. Krisis
utang yang dialami oleh Yunani ini telah mencuat sejak tahun 2009.15 Hal
ini kemudian memberikan pengaruh terhadap negara – negara anggota zona euro. Pengaruh
ini meliputi kekhawatiran terhadap struktur yang bersifat fundamental dan
perihal kelangsungan hidup dari zona euro itu sendiri. Seperti yang diketahui
bahwa zona euro ini telah menjadi sebuah proyek integrasi yang menjadi andalan
dari Uni Eropa. Tidak tinggal diam, Uni Eropa kemudian melakukan berbagai
langkah dalam rangka memperkuat disiplin fiskal pada negara – negara anggota
zona euro ini.

Walaupun
begitu, perekonomian Yunani tetap berada dalam kesulitan. Hal ini kemudian
mengantarkan pada adanya Grexit atau Greece Exit yang menandakan keluarnya
Yunani dari zona euro. Akan tetapi, jika Yunani keluar dari zona euro akan
memberikan implikasi yang luas berkaitan dengan kredibilitas dari Uni Eropa itu
sendiri. Kemudian, Yunani kembali berjuang untuk mengembalikan keadaan
perekonomiannya dengan menerapkan reformasi sejalan dengan apa yang telah
disepakati pada bulan Juli 2015 silam. Pemberian bantuan utang kepada Yunani
kerapkali menjadi perdebatan panjang bagi negara – negara yang tergabung di
dalam zona euro. Dengan negosiasi yang telah dilakukan, negara – negara tersebut
kemudian menjanjikan satuan langkah – langkah bagi pelunasan utang – utang yang
dimiliki oleh Yunani. Namun, dengan catatan bahwa Yunani akan melakukan program
reformasi perekonomiannya terlebih dahulu. Akan tetapi perdebatan kembali
mencuat diantara Yunani, para negara zona euro yang hendak memberi bantuan, dan
International Monetary Fund (IMF)
berkaitan dengan persyaratan dalam program bantuan terhadap Yunani. Setelah terjadinya
peristiwa ini, dilakukan penguatan terhadap tata kelola perekonomian dalam zona
euro khususnya dilakukan oleh Prancis dan Jerman.

Permasalahan
– permasalahan di atas merupakan tantangan – tantangan yang dihadapi oleh Uni
Eropa dalam masa modern ini. Dari permasalahan tersebut, Uni Eropa agaknya
perlu melakukan pembenahan terhadap struktur dan sistem yang dijalankan agar
mampu meminimalisir segala bentuk permasalahan yang mungkin akan terjadi di
masa mendatang. Hal ini tentunya perlu dilakukan dalam rangka menghindari
permasalahan serupa terulang kembali.

1 Union, E. (2012). How the European Union Works. Brussels:
Publications Office of the European Union.

2 Ibid.

3 European Union: “The European Union in Brief”. 2002.

4 Ibid.

5 Cameron, F. (2010). The European Union as a Model for Regional
Intergration. International Institutions and Global Governance on Foreign
Relatios No. 10, 1-5.

6 Archick, K. (2017). The European Union: Current Challenges and
Future Prospects. Congressional Research Service, 1-18.

7 Rosamond, B. (2016). Brexit and the Problem of European
Disintegration. Journal of Contemporary European Research Volume 12, Issue
4, 864-871.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 O’Reilly, J., Froud, J., &
Johal, S. (2016). Brexit: Understanding
the Socio – Economic Origins and Consequences. Socio-Economic Review,
Volume 14, Issue 4, 807–854.

11 Adam, C. (2014). The Independence Referendum and Debates on
Catalonia’s Constitutional Future. Bij de Buren, 162-170.

12 Casarramona, T. R. (2017). Catalonia’s referendum: Four views on
whether the vote should go ahead. London School of Economics and Political
Science.

13 Guild, E., Costello, C.,
Garlick, M., & Moreno-Lax, V. (2015). The
2015 Refugee Crisis in the European Union. CEPS Policy Brief No. 332, 1-6.

14 Burgess, M. (2003). A Brief History of Terrorism. Washington
D.C: Sage Publisher.

15 Habermas, J. (2012). The Crisis of the European Union: A Response.
Cambridge: Polity Press.

BACK TO TOP
x

Hi!
I'm Angelica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out